Sejarah
Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi adalah cara manusia melaksanakan kegiatan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Keadaan perekonomian
negara-negara berkembang saat ini tidak lepas dari pengaruh :
1.
Sistem perekonomian dan pola pembangunan ekonomi yang diterapkan.
2.
Pembangunan infrastuktur fisik dan sosial.
3.
Tingkat pembangunan yang telah dicpai pada masa penjajahan.
Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh 4 negara yaitu, Portugis,
Inggris, Belanda, dan Jepang pasti secara langsung atau tidak langsung mendapat
pengaruh dari negara-negara tersebut. Tetapi faktor yang sangat menentukan
keberhasilan ekonomi bukan warisan dari negara penjajah, melainkan tergantung
dari rezim pemerintah yang berkuasa dan kebijakan serta sistem ekonomi yang
diterapkan negara tersebut.
Dasar politik perekonomian Indonesia terpancang dalam UUD 1945 pasal
33 yang berbunyi :“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas
kekeluargaan.”. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu tercantum
dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah
pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah
yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorangan. Bangun usaha yang sesuai
dengan usaha bersama bedasarkan azas kekeluargaan ialah koperasi. Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajathidup orang banyak harus
dikuasai oleh Negara. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang
banyak yang boleh berada di tangan orang-perorangan. Sistem ekonomi di
Indonesia dijalankan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN.
1. Pemerintahan Orde Lama
Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk sekali,
ekonomi nasional mengalami stagplasi akibat pendapatan penduduk Jepang, perang
dunia ke II, perang revolusi dan akibat manajemen ekonomi makro yang sangat
jelek. Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi liberal,
kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik yang
menyebabkan kehancuran perekonomian nasional. Setelah terjadi transisi politik
ke sistem ekonomi atau demokrasi terpimpin (1957-1965), dimana kekuasaan
militer dan presiden sangat besar. Sistem politik dan ekonomi semakin dekat
dengan haluan dan pemikiran sosialis/komunis.
Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap
perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi
semasa penjajahan Belanda. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit
mendapatkan dana dari negara-negara barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun
PMA. Dan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan Indonesia sangat
membutuhkan dana yang cukup besar. Pada September 1965 terjadi kudeta G 30S
PKI, yang meyebabkan terjadi perubahan politik yang sangat besar juga mengubah
sistem ekonomi yang dianut Indonesia dari sosialis ke semi kapitalis yang
mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar.
Pada tanggal 17 agustus 1945, indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi
setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan
Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di daalam negeri dan
beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan orde
lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Seperti pertumbuhan ekonomi
yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja
pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa
buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama
disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama
pendudukan jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama,
dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat
demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.
2. Pemerintahan Orde Baru
Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian
lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system
ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat
terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui
Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi,
social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu,
pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas,
IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak Repelita
terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada tingkat makro,
pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun
yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade
1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun
rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor
yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga pinjaman luar negeri
dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar.
Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan
Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur
dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.
3. Pemerintahan Transisi
Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu
goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara
asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997.
Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga
pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda
proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997,
lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada
Indonesia.
4. Pemerintahan Reformasi
Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama
pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah
semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat
pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis
atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya perekonomian nasional pada masa
Gusdur tahun 2001 cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan
bias membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial
dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.
Awal pemerintahan reformasi yang
dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar
terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia
mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis
tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik.
Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF
juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut
selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan
ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks
Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan
rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS.
5. Pemerintahan Gotong Royong
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh
lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet
Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih
kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta. Melihat
indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian
Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG
cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi
investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan kondisi
ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca
pembayaran dan deficit APBN. Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali
untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan
nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi
makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs
rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda
perekonomian dapat bergerak kembali.
Sistem- Sistem Ekonomi
Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia,
hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh
masing–masing negara.
Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan
sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.
Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang
menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya.
Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem
tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam
lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.
Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :
1.
Sarana pendorong untuk melakukan produksi
2.
Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu
3.
Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana
dengan baik.
Macam-macam SistemEkonomi
Sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dapat
dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :
1. Sistem Ekonomi Tradisional
2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)
3. sistem ekonomi Komando (Terpusat)
4. Sistem Ekonomi Campuran
No comments:
Post a Comment